Dengan Dukungan Media, Ahok dinilai Sukses Ambil Alih Isu Dana Siluman

Posted on

Kisruh APBD DKI Jakarta tampaknya masih panjang. Pihak Pemprov dan DPRD saling tuding terkait kemunculan anggaran siluman yang angkanya lebih dari Rp 12 triliun.

Isu anggaran siluman ini awalnya muncul dari mulut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pertengahan Januari 2014 lalu. Namun saat itu Ahok hanya mengungkapkan, dana siluman yang ia temukan hanya berkisar di angka Rp 8,8 triliun. Ahok bahkan mengaku menuliskan kalimat kasar dalam susunan RAPBD yang diajukan oleh anggota Dewan.

“Saya tulis “NENEK LU”. Coret!. Bener, tanya aja Bappeda, saya tulis nenek lu, saya kasih lingkaran dan saya coret. Saya suruh balikin,” demikian kata Ahok pertengahan Januari lalu.

Selang berapa lama kemudian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar konferensi pers di Kebon Sirih untuk menjawab tudingnan Ahok. Anggota Dewan justru menuding pihak eksekutif mencoba menyogok mereka sebesar Rp 12 triliun.

“Yang luar biasa muncul adalah saat di berkas ada semacam sogokan ke kami sebesar Rp 12 triliun untuk dibahas kembali dan itu usulan eksekutif. Ini yang mengajukan anggaran siluman siapa? Selama ini, kami diam saja, apalagi sifat dasar Gubernur yang suka ngomong enggak jelas kami diamkan,” ujar anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulkifar, Senin (9/2).

Setelah anggota Dewan berkicau ada dana siluman sebesar Rp 12 triliun, Ahok pun ikut-ikutan. Dana siluman sebesar Rp 8 triliun itu seolah dilupakan begitu saja oleh Ahok. Sejak saat itu, Ahok mengambil alih isu dana siluman tersebut. Melalui media massa, mantan Bupati Belitung Timur sukses mengubah dana Rp12,1 triliun menjadi dana siluman yang diajukan DPRD dalam APBD 2015.

Selang satu bulan berlalu, pernyataan Ahok mulai membuat gerah anggota Dewan di Kebon Sirih. Dana siluman versi legislatif dan eksekutif ternyata jauh berbeda. Selama ini, Ahok kerap menyampaikan pernyaatan bila dana siluman itu diselipkan oleh DPRD melalui sejumlah program pengadaan. Diantaranya pengadaan unniterruptible power system (UPS), pengadaan buku dan sejenisnya.

Tudingan Ahok ini dijawab oleh anggota Dewan hari Senin (2/3). Melalui Ketua Panitia Hak Pansus Ongen Sangadji diketahui bila eksekutif justru mencoba memberi suap kepada DPRD melalui pengadaan alat berat, pembelian alat kesehatan, pembelian alat pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi dan yang paling mengejutkan adalah untuk membiayai pembebasan tanah disejumlah suku dinas (sudin) di SKPD.

“Jadi penyuapan itu kita (DPRD) disuruh mengisi lembar-lembar kosong yang disediakan eksekutif. Yang penting jumlahnya sudah ditentukan eksekutif. begitu,” kata Ongen. [zul/rmol]
 
 

Silahkan Berkomentar