Presiden Jokowi Tambah Kewenangan Luhut, Jusuf Kalla Tak Tahu Kemudian Bingung

Posted on

Demi pelunasan hutang politik Jokowi kepada Luhut Pandjaitan yang tak tahu kapan akan lunas, Jokowi terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan tambahan kepada Luhut Pandjaitan selaku Kepala Staf Presiden untuk mengendalikan program prioritas nasional. Berdasarkan website Sekretariat Kabinet, Pasal 9 ayat (1) Perpres No 26/2015 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu”.

Terkait dengan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak diberitahu Presiden Joko Widodo tentang penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 yang menambah kewenangan Kepala Staf Kepresiden Luhut Pandjaitan.

“Belum (diberitahu Presiden). Setneg aja belum tahu apalagi saya. Ndak tahu saya,” kata JK, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (04/03), dilansir Rimanews.

Lebih lanjut, JK pun khawatir dengan adanya Perpres tersebut, akan banyak simpang siur dan tumpang tindih yang terjadi antar lembaga pemerintahan. “Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan. Berlebihan nanti. Kalau berlebihan bisa simpang siur,” ungkapnya

Saat ditanya apakah Perpres tersebut dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan, JK pun mengaku akan terus mengawasi Perpres tersebut. “Tentu kita perhatikan juga,” tegas dia demikian di laporkan Rimanews.

Atas tragedi tersebut, sangat jelas tampak tidak harmonisnya hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Tentu, hal tersebut sebuah sinyal tidak baik bagi keberlangsungan organisasi yang bernama negara. Padahal dulu, JK di pasangkan sama Jokowi untuk membantu atau memback up kinerja Jokowi sebagai presiden. Tapi, yang terjadi sekarang, mereka berdua malah tidak sehat berkomunikasi.

Mendagri Bungkam 

Sementara itu Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Medagri) yang seharusnya tahu tentang Perpres Nomor 26 Tahun 2015, enggan berikan penjelasan ketika di tanya waratwa, malah lemparkan kepada Wapres.

“Ini tadi bahas itu, tapi kan masih diskusi, belum ada keputusan,” katanya seperti dilansir tribunnews.

Masih Menurut Tjahjo, dalam pertemuan tersebut ia hanya menyampaikan masukannya sebagai mendagri. Mengenai apa pendapatnya terhadap Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tersebut, Tjahjo enggan menyampaikannya.

“Ya rahasia dong, kesimpulannya di Wapres,” kata dia. [sal]

 
 

Silahkan Berkomentar