Wow! Lembaga Pimpinan Luhut Panjaitan Sebaiknya Dibubarkan Karena Melanggar UU

Posted on

Tuk kesekian kalinya kebijakan Presiden Jokowi mendapat kritik dari pakar hukum tata negara. Sebelumnya Jusuf Kalla pun bingung dan tidak tahu dengan perpres No.26/2015 yang beri kewenangan baru kepada Luhut Pandjaitan. (Baca, Jokowi tambah Kewenangan Luhut, JK Bingung)

Di kutip dari Rmol, UU 39/2008 tentang Kementerian Negara tidak mengatur Kantor Kepresidenan. Yang ada hanya Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Karena itu, Perpres 26/2015 yang dipakai mengangkat Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan melanggar UU.

“Kalau Kantor Kepresidenan berdiri sendiri dan diberikan fungsi seperti itu, itu bertentangan dengan konstitusi. Saya pikir lebih bagus ditinjau lagi untuk diselaraskan dengan konstitusi dan UU,” jelas pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, (Rabu, 4/5).

Margarito bahkan menyarankan agar lembaga pimpinan Luhut itu segera dibubarkan. Karena fungsi dan kewenangan Kantor Kepresidenan bisa dikerjakan oleh Setneg dan Setkab.

“Bubarkan saja. Organ ini dibentuk dengan Perpres tapi kewenangannya melebihi kewenangan organ yang dibentuk UU,” tandasnya.

Wewenang Luhut Panjaitan yang demikian besar menyulut kontroversi. Terlebih, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak dilibatkan dalam membuat Perpres tersebut.

Berdasarkan Perpres, ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut ini hampir mirip dengan fungsi Wapres JK dalam melakukan pengawasan ke kementerian, demikian dilaporkan Rmol.

Luhut Mitra Bisnis Jokowi

Kedekatan Jokowi dengan Luhut bukan hanya di Pilpres 2014 saja, keduanya di kenal publik punya kedekatan bisnis.

Masih menurut Rmol, bahwa informasi yang diperoleh dari salah seorang elit politik, hubungan Jokowi dan Luhut terjalin sejak Jokowi memimpin Solo. Saat itu PT Rakabu Sejahtera, perusahaan perseorangan milik Jokowi yang bergerak di bidang furniture, menjalin kerjasama bisnis dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut.

Dari data hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu PT Rakabu Sejahtera yang dipublis Kementerian Kehutanan, PT Rakabu Sejahtera mengantongi ijin usaha industri pengolahan dan eksportir produksi olahan primer hasil hutan kayu. Sesuai ijin industrinya, PT Rakabu Sejahtera tergolong industri primer penggergajian kayu dan industri lanjutan (mebel dan wood working).

Jajaran direksi PT Rakabu Sejahtera diisi ipar Jokowi, komisaris utama dijabat Agus Widjoyo, adapun posisi komisaris dijabat anaknya Jokowi.

Selama ini Luhut dikenal pengusaha pertambangan. Terlepas dari itu, fakta mengenai hubungan Luhut dan Jokowi yang sudah terjalin lama membuat sebagian kalangan tak kaget dengan keputusan Luhut yang melipir dari Ical dan mendukung pencapresan Jokowi.[sal]
 
 

Silahkan Berkomentar