Duh! Tim Hukum: Penetapan SDA Tersangka Tanpa Bukti dari KPK

Posted on

Ketua tim penasihat hukum Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), Humphrey Djemat menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak profesional dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka kasus haji.

Sebab KPK menetapkan SDA sebagai tersangka memakan waktu yang lama dari proses penyelidikan.

“Yakni September 2013 hingga Mei 2014. Bayangkan 8 bulan. Dari situ sudah terlihat ada kesulitan KPK pengumpulan bukti awal sehingga prosesnya harus selama itu” kata Humphrey di Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Selain itu lanjut dia, KPK menetapkan SDA tersangka tanpa dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Bahkan hal itu terungkap dalam keterangan saksi dari KPK, disidang praperadilan SDA.

“Kita dengarkan saksi penyelidik sekaligus penyidik KPK mengatakan bahwa tidak ada itu pemanggilan dan pemeriksaan saksi, yang ada adalah pemanggilan dan pemeriksaan terperiksa yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Keterangan (BAPK),” terang Humphrey.

“Ditambah lagi tidak ada kehitungan kerugian Negara dari BPKP hingga saat sidang praperadilan berlangsung. Jadi dasar KPK untuk menjadikan SDA tersangka ini apa? Dasarnya tidak ada,” tambahnya.

Humphrey mengatakatan, pihaknya meminta agar penetapan tersangka SDA dicabut dan kasusnya dihentikan. Pasalnya atas penetapan itu SDA sudah dirugikan karena hingga saat ini kasusnya masih menggantung.

Kerugian lain yang dialami SDA adalah pemblokiran rekening yang dilakukan KPK membuat ekonomi keluarga SDA menjadi sulit.

“KPK harus lebih berhati-hati dan jangan seenak udelnya menetapkan orang sebagai tersangka, dan KPK ini bukan malaikat, ada juga kesalahannya, lihat saja saksi penyelidik tadi menjelaskan dalam persidangan bahwa dia dan beberapa rekannya pergi ke Arab Saudi selain bekerja mencari keterangan dalam kasus SDA tapi juga melaksanakan ibadah umroh padahal keberangkatannya seluruhnya dibiayai oleh uang negara,” tandas Humphrey.

Sebelumnya dalam sidang praperadilan SDA, KPK menghadirkan saksi fakta yaitu Edy Wahyu Susilo yang merupakan penyelidik sekaligus penyidik pada dugaan korupsi Suryadharma Ali (SDA).

Dalam keterangannya dipersidangan, mengenai proses penetapan tersangka SDA, Edy mengakui bahwa Surat Perintah Penyelidikan terhadap SDA diterbitkan pada bulan September 2013.

Edy menerangkan bahwa selama proses pemeriksaan belum ada hasil perhitungan final kerugian negara dari BPKP.

Edy mengatakan bahwa pada saat itu KPK memang telah mengajukan surat permohonan kepada BPKP agar dihitung kerugian negaranya namun hingga SDA ditetapkan sebagai tersangka bahkan hingga sidang praperadilan berlangsung belum ada hasil final perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP.[jat/inilah]

 
 

Silahkan Berkomentar