Ketika Rakyat Miskin Disiksa dan Pejabat Di Manja oleh Jokowi

Posted on

Semakin susahnya hidup orang miskin pertanda bahwa Jokowi tidak punya keseriusan mengelola negara. Subsidi BBM untuk rakyat yang dicabut pemerintahan Jokowi, bukan saja membuat harga minyak tak karuan. Namun juga harga-harga kebutuhan pokok lain semakin tak terjangkau oleh rakyat miskin. “Kartu sakti” Jokowi yang ada ternyata tidak sakti mandraguna itu malah menambah rentetan masalah negara. Jika memang sakti, kenapa bisa ada satu keluarga lakukan bunuh diri karena masalah ekonomi.

Dan balik itu semua, perlakuan beda dilakukan Jokowi kepada para pejabat yang sejatinya sudah hidup lebih dari cukup. Ya, para pejabat malah dimanjakan oleh Jokowi dalam bentuk tunjangan yang menggiurkan.

Seperti dilansir laman homyline.com (4/4), Dengan dalih meningkatkan target pajak, pemerintahan Jokowi memberikan insentif kepada para pekerja Direktorat Jenderal (Dirjen) pajak dengan besaran tunjangan yang menggiurkan.

Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Maret 2015 lalu diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak.

“Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkunga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pemungutan pajak guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan,” demikian isi perpres tersebut, melansir laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Sabtu (4/4/2015).

Tunjangan Kinerja itu diberikan kepada Pegawai (PNS, anggota TNI/Polri, dan pegawai lainnya) yang mempunyai jabatan di lingkungan Ditjen Pajak setiap bulan.

Adapun besaran tunjangan kinerja dimaksud:

 
 

Silahkan Berkomentar