PDIP Tolak Usulan Rapat Pleno Bahas Kasus Sedot Data KPU, Netizen Curiga

Posted on

Usulan mengenai diadakannya Rapat Pleno soal sedot data KPU yang dilakukan Luhut Panjaitan masih terjadi pro-kontra. Salah satu yang menolak usulan rapat tersebut adalah Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan.

Trimedya mengaku ogah ikut campur wacana adanya rapat pleno internal Komisi III yang diusulkan Desmond J. Mahesa tersebut. Ia tidak mau ikut meskipun rapat tersebut untuk meminta klarifikasi Akbar Faisal soal sedot data KPU yang disebut-sebut dilakukan Luhut yang merupakan tim sukses Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Menurutnya masalah sedot data ini bukanlah masalah besar yang harus diperbincangkan dalam internal Komisi III. Maka dari itu ia sangat optimis kalau rapat yang diusulkan oleh Desmond tidak akan mendapat dukungan.

“Kita (PDIP) mah tidak urusin masalah begituan. Kita ngurusin masalah besar-besar aja,” kata Trimedya kepada TeropongSenayan di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (15/4/2015), dilansir Piyungan.

Sikap PDIP membuat para netizen curiga. Ragam komentar pun mengalir deras di media sosial Twitter. Apalagi PDIP sebut masalah sedot data KPU bukanlah masalah yang besar. Tentu saja, pernyataan tersebut semakin mengundang reaksi netizen untuk semakin curiga, dan ini sah-sah saja dalam alam demokrasi.

Loading...

Adapun dari hasil pantauan Pekanews (16/4), terkait netizen yang berikan komentar sebagai berikut.

Akun @KejujuranBangsa menulis dengan singkat, “Takut  ya?,” kicaunya di laman Twitter sekaligus melampirkan link berita terkait.

Lain dengan akun @CeceMr yang menulis kicauan terkesan bertanya.

“Kok Takut gituh…?,” tulisnya singkat dan padat.

Sementara itu, ada juga netizen yang berharap PDIP untuk tenang terkait usulan pleno sedot suara KPU.

“Tenang Gan, kan yg ngelakuin bukan situ…,” tulis akun @abazberkicau.

Dan yang membuat semakin seru adalah, netizen yang berikan penegasan dengan menulis.

“Klo ga berbuat knp harus nolak dan takut..,” tulis akun @AlieRobin yang mengingatkan akan sebuah kejujuran.

Ya, PDIP tentu punya hak politik untuk menolak usulan rapat pleno bahas kasus “Sedot Data KPU” di DPR. Namun, publik juga punya hak menilai atas sikap PDIP tersebut. Lantaran, isu tersebut datang dari “Tim Sukses” Jokowi-Jusuf Kalla sendiri, yakni Akbar Faisal yang berseteru dengan Luhut Pandjaitan.

Dan semua hanya akan tetap jadi sebatas isu saja, makanya DPR perlu adakah pleno bahas isu tersebut, supaya publik tidak terbawa pada wacana dan curiga. [sal]
 
 

Silahkan Berkomentar
loading...
(Visited 14 times, 2 visits today)
Loading...