Beda Dengan Jokowi, Gubernur Soekarwo Wajibkan Tenaga Kerja Asing Bisa Berbahasa Jawa

Posted on

Jokowi dan Seokarwo
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus persyaratan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang hendak bekerja di Indonesia mahir berbahasa Indonesia ternyata disambut berbeda oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini bersama DPRD sedang menggodok peraturan kewajiban TKA bukan cuma wajib bisa berbahasa Indonesia, tapi juga bisa bahasa Jawa.

Seperti dilaporkan Tempo, Sabtu (5/9/2015), Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur akan membuat sebuah Peraturan Daerah tentang pekerja asing. Peraturan daerah tersebut dibuat untuk membatasi pekerja asing yang akan bekerja di Jawa Timur.

“Masih digodok oleh komisi A DPRD Jatim,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kantornya, Jumat, 4 September 2015.

Soekarwo menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut akan berisi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pekerja asing yang akan bekerja di Jawa Timur. Soekarwo menyebutkan salah satu syaratnya adalah pekerja asing harus bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa lokal tempatnya bekerja.

“Perusahaan asing juga harus memberikan kemampuan kepada warga sekitarnya agar dapat bekerja di perusahaan itu. Itu juga termasuk poin yang kami masukan dalam Perda,” kata dia.

Perda tersebut diperuntukan bagi pekerja asing yang akan bekerja di semua jenis pekerjaan. Akan tetapi, dia masih memberikan pengecualian pada pekerja asing yang akan menempati posisi manager maupun direktur utama.

“Kalau sudah manager ke bawah harus ada orang kita orang lokal yang sudah diberikan kemampuan untuk bekerja di perusahaan itu, jangan sampai dibebaskan orang asing semua sampai ke kuli-kulinya juga orang asing, bisa repot,” kata Pakde Karwo sapaan Soekarwo.

Perda tersebut nantinya dimasukan sebagai Perda inisiatif dewan. Dia yakin dengan dibentuknya Perda tersebut maka Pemprov Jatim akan bertabrakan dengan pemerintah pusat yang mengizinkan pekerja asing secara leluasa masuk Indonesia. Tapi hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi pekerja Jawa Timur.

[sal]
 
 

Silahkan Berkomentar
loading...
(Visited 27 times, 1 visits today)
Loading...