Jokowi Layak Dapat Gelar ‘Bapak Kemiskinan’, Bukan Kenaikan Gaji

Posted on

Jokowi angkat tangan

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, angka kemiskinan yang kian meningkat menurut data BPS tercatat 28,59 juta orang atau 11,22 %, angka tersebut naik dibandingkan pada tahun 2014. Hal tersebut dinilai bisa menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun memimpin telah gagal membawa perubahan.

“28,59 juta orang miskin di negara kaya seperti Indonesia, hal ini harus disikapi dengan sangat serius oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Jangan hanya retorika saja, karena pemerintah Jokowi-JK harus bertanggung jawab  kepada rakyat atasi kemiskinan sesuai perintah konstitusi!” tegas Panji.

Panji menambahkan, angka 28,59 juta orang miskin di Indonesia tersebut hampir setara dengan seluruh penduduk negara Malaysia. Untuk itu, Pemerintah harus fokus urus rakyat, jangan hanya pencitraan saja. Karena, jika pemerintah mengelola negara dengan benar tidak mungkin angka kemiskinan meningkat.

“Mungkin saja dari berbagai persepsi rakyat ada yang memberikan gelar Jokowi dan JK adalah ‘Bapak Kemiskinan‘, karena baru saja memerintah 1 tahun perekonomian Indonesia semakin memburuk. Bukan tidak mungkin, jika hal tersebut dibiarkan dan hanya menjadi alat untuk pencitraan, rakyat akan berpikir Pemerintahan Jokowi-JK cukup hanya 1 tahun saja,” tutup Panji, seperti dilansir Rimanews, Jum’at (18/9/2015).

Atas fakta yang ada, kenaikan gaji Presiden Jokowi disaat jumlah rakyat miskin melonjak akan menjadi blunder dan luka sejarah. Pembahasan kenaikan gaji Jokowi yang terjadi saat ini pasti akan melahirkan kesan, Jokowi sedang menari diatas derita rakyat miskin.

Sebelumnya diketahui, wacana kenaikan gaji Jokowi bermunculan dari politikus tempat parpol pengusung Jokowi tersebut. Salah satunya pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan, Trimedya Panjaitan.

Trimedia mengatakan gaji Presiden RI sudah seharusnya naik mengingat gaji yang ada sekarang terbilang kecil dibanding para kepala negara negara-negara ASEAN.

Kenaikan gaji presiden ini juga diusulkan oleh Tagore Abubakar, Anggota Komisi II DPR dari FPDIP di gedung DPR Jakarta, Selasa (15/9) kemarin.

Dia beralasan bahwa di Indonesia gaji para direktur BUMN justru lebih tinggi dibanding gaji Presiden yang hanya Rp 65 juta/bulan. Sementara posisinya lebih tinggi Presiden.

Untunglah, Jokowi sepertinya sadar ekonomi sedang susah, sehingga mantan Walikota Solo itu dikabarkan menolak kenaikan gaji presiden.

“Jangan aneh-aneh lah, ekonomi melambat gini urusan gaji, urusan tunjangan, malu,” tegas pria yang akrab disapa Jokowi itu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9), dilansir Fajar.

Meski Jokowi menolak kenaikan gaji, penyematan gelar ‘Bapak Kemiskinan’ tidak bisa begitu saja di tolak oleh Jokowi maupun Jusuf Kalla, bukan?

[sal]
 
 

Silahkan Berkomentar
loading...
(Visited 99 times, 1 visits today)
Loading...