Kenapa Rakyat Miskin Bayar Lebih Mahal Listrik Prabayar?

Posted on

meteran listrik pra bayar
Hadirnya sistem listrik prabayar ditengah masyarakat yang di berlakukan oleh negara ternyata menambah beban ekonomi bagi rakyat miskin. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, wajar jika rakyat kecil mengeluh dengan sistem token pulsa listrik ini.

Ternyata, jeritan rakyat miskin sampai di telinga menteri kabinet kerja, Rizal Ramli. Selaku Menko Kemaritiman yang baru dilantik Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Rizal sangat menyayangkan dengan masalah seputar listrik prabayar yang di berlaku. Ia pun meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi.

Rizal dalam rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (7/9), mencontohkan ada banyak keluarga yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00, tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut.

“Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia,” katanya (7/9/2015), dilansir Republika.

Fakta dilapangan, rakyat miskin karena alasan ekonomi, mereka membeli pulsa listrik dengan cara ‘nyicil’. Artinya, rakyat miskin tidak membeli pulsa listrik untuk kebutuhan selama sebulan atau menimbun stok. Mungkin dalam sebulan mereka bisa sebanyak empat kali beli pulsa listrik. Akibatnya, mereka berulang kali terkena biaya-biaya, seperti biaya administrasi bank, pajak dan lain-lain.

   

Hal tersebut berbeda dengan golongan orang kaya yang bisa membeli pulsa listrik hanya sekali dalam sebulan dan menimbun stok. Akibatnya, orang kaya hanya dikenakan biaya administrasi, pajak dan biaya lainnya cuma sekali dalam sebulan. Hal ini sangat berbeda dengan nasib orang miskin.

Selain itu, sistem prabayar ini pun menjadi rentan bagi orang miskin ketika tarif listrik berubah. Katakan misalnya Rp 100 ribu saat ini cukup untuk membeli 71 kWh. Kemudian, ada kebijakan perubahan tarif dari pemerintah/PLN mulai bulan depan Rp 100 ribu hanya cukup untuk membeli 65 kWh. Karena kontrol tarif bukan lagi di alat meteran, tetapi pada kode-kode yang ada di pulsa, orang-orang kaya bisa menimbun dengan membeli pulsa sebanyak-banyaknya dan baru dipakai kemudian.

Artinya, orang kaya bisa membayar dengan tarif lama di bulan berikutnya, sementara itu orang miskin akan menggunakan listrik dengan tarif baru. (Baca, Menggugat Biaya Administrasi Bank di Pulsa Listrik)

Atas kejadian tersebut, pemerintah diharapkan bisa segera mengkaji ulang sistem pembayaran listrik prabayar. Fakta yang terjadi dilapangan sistem token pulsa listrik lebih menyusahkan rakyat kecil (baca: miskin), maka sudah sepatutnya kebijakan itu dipikirkan kembali demi nasib wong cilik, bukan wong licik.

[sal]
 
 

Silahkan Berkomentar
(Visited 125 times, 1 visits today)
Loading...