Nah Lho! Jokowi, Polri dan Menkeu Saling Lempar soal Kenaikan Biaya BPKB STNK

Posted on

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertanggal 6 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Presiden Jokowi, biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mulai Januari 2017 dinaikkan. Adapun kenaikannya menjadi 2 sampai 3 kali lipat.

Kebijakan pemerintah Jokowi tersebut, baik untuk biaya pengurusan surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat hingga 2-3 kali lipat dinilai sangat memberatkan masyarakat.

Kritik pun berdatangan dari rakyat sebagai wujud rasa kekecewaan dan keberatan.

Yang bikin aneh dan lucu adalah, pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Jokowi seperti saling lempar terkait kebijakan tersebut, mulai dari Kapolri, Menteri sampai Presiden Jokowi sendiri.

Dimulai dari Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa kenaikan biaya BPKB dan STNK bukan datang atau berasal dari Polri.

“Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1), demikian dilansir Republika.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan jurusnya dengan menyatakan kenaikan biaya BPKB dan STNK juga bukan usulan dari Kemenkeu.

loading...

“Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017), seperti dilansir Okezone.

Yang malah bikin suasana semakin lucu adalah beredar kabar bahwa Presiden Jokowi juga mempertanyakan tentang kenaikan tarif STNK yang tiga kali lipat padahal Jokowi-lah yang teken Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. (Baca: Usai Teken PP No 60/2016, Jokowi Pertanyakan Kenaikan Tarif STNK Tiga Kali Lipat)

Lucunya negeri ini šŸ™‚
 
 

Silahkan Berkomentar
Loading...
Loading...