Ilustrasi (Suratkabar.id)

Setelah Din Serukan Partai Islam Koalisi di Pemilu 2019, Rezim Jokowi Coba ‘Jinakkan’ Din Dengan Jabatan Tapi Gagal

Posted on

Dalam ceramahnya di hadapan kader Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Aula Serba Guna, komplek Rumah Jabatan DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017), Din Syamsuddin menyerukan Partai Islam untuk menjalin koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Hal itu seperti judul berita media Tribunnews yang menuliskan: “Din Syamsuddin Serukan Koalisi Partai Islam untuk Pemilu 2019” (6/6/2017).

Koalisi itu menurut Din Syamsuddin untuk saat ini, cukup dimulai denga mengusung berbagai permasalahan umat.

“Seyogyanya partai Islam dengan partai Islam menjalin koalisi strategis,” kata Din.

Usai Din menyeru Parpol Islam untuk menjalin koalisi pada Pemilu 2019, tawaran jabatan dari pemerintah Jokowi pun menghampirinya.

loading...

Nama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, sempat tercantum sebagai salah satu Dewan Pengarah di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Namun, saat pelantikan Rabu (7/6/2017) kemarin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tidak ada, dan akhirnya secara mendadak digantikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj.

Kenapa bisa terjadi demikian?

“Sebagai tokoh pergerakan Islam dan akademisi saya terbiasa kritis,” ujar Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (6/7), seperti dikutip Jawa Pos.

Lantaran kekritisannya itu, Din menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Pratikno tidak bisa menjadi bagian dari UKP-PIP.

“Atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukan ke jajaran (UKP-PIP),” kata Din.

Tampaknya Din memahami sebuah upaya untuk membungkam kekritisannya, yaitu dengan pemberian sebuah jabatan dari penguasa.

Gagasan koalisi Parpol Islam pada 2019 pun seperti yang diserukan Din akan terwujud.

Silahkan Berkomentar
Loading...
(Visited 38,441 times, 6 visits today)
Loading...