Pemerintah Jokowi Persulit Izin Pesantren, Tapi Permudah Izin Reklamasi

Posted on

Mendirikan pesantren kini tak lagi hanya ditangani kantor Kemenag kota atau kabupaten. Tapi kini juga ditangani pemerintah pusat, artinya pendirian pesantren harus dengan izin Pemerintahan Jokowi ditingkat pusat. Hal ini sama saja dengan untuk mendirikan pesantren menjadi lebih dipersulit.

Menurut Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Mastuki, dalam keterangannya, Rabu (11/10), izin pendirian pesantren selama ini memang ditangani masing-masing Kantor Kemenag Kota/Kab. Syarat dan ketentuannya pendirian pesantren lebih longgar di banding madrasah karena sifatnya yang nonformal, 100% milik masyarakat dan sangat mandiri.

“Maka pemerintah (Kemenag) lebih pada fasilitasi dan pemberdayaan. Izin operasional pesantren yang dikeluarkan Kemenag untuk pendataan,” beber Mastuki, dilansir Kumparan.

Terkait dengan itu, protes datang dari seorang pemikir Islam yang merasa heran atas kebijakan pemerintah Jokowi itu.

Pemerintahan Jokowi akan memperketat izin pendirian pesantren dengan alasan khawatir dengan berkembangnya Islam radikal. Rezim Jokowi tak ingin Islam berkembang?

   

Pertanyaan itu disampaikan pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki kepada intelijen (09/10). “Alasan takut munculnya Islam radikal dengan memperketat izin pendirian pesantren, itu alasan tidak logis,” tegas Ibnu Masduki.

Ibnu Masduki mempertanyakan selama ini yang disasar radikal itu selalu Islam, padahal agama lain juga punya kelompok radikal? “Kalau mau adil, pusat pendidikan agama lain juga dibatasi karena dikhawatirkan menjadi benih gerakan radikal,” tantang Ibnu Masduki.

Sementara itu yang bikin miris, proyek Reklamasi yang lebih menguntungkan pihak asing dan aseng (menurut Amien Rais), malah dipermudah oleh pemerintahan Jokowi. Hal ini terbukti dengan moratorium reklamasi dicabut oleh Menteri Luhut Pandjaitan.

 

Silahkan Berkomentar
(Visited 119 times, 1 visits today)
Loading...